Tolak Kunjungan Kerja DPR
 |
|
TRIBUNNEWS.COM/ADI SUHENDI
|
Aksi negosiasi antara pihak kepolisian dan pendemo sempat terjadi beberapa kali. Pendemo meminta waktu untuk berorasi menunggu kedatangan anggota Badan Kehormatan DPR RI yang akan berangkat ke Yunani. DPR yang akan berangkat ke Yunani. Mereka berorasi di depan pintu masuk terminal keberangkatan D dan E Bandara Internasional Soekarno-Hatta untuk mencegat delapan anggota DPR RI yang akan berangkat ke Yunani. Spanduk warna merah sepanjang lima meter bertuliskan "mohon maaf perjalanan anda terganggu!! SWEEPING ANGGOTA DPR" terbentang di depan pintu masuk terminal. Sementara sejumlah aparat kepolisian dan petugas menjaga aksi demo yang diikuti puluhan orang.
Seperti diberitakan sebelumnya, delapan orang anggota Badan Kehormatan (BK) DPR RI, Sabtu (23/10/2010) sore ini, akan melakukan kunjungan kerja ke Yunani. Delapan anggota BK tersebut adalah Nudirman Munir (F-PG) sebagai pemimpin rombongan, Salim Mengga (F-PD), Darizal Basir (F-PD), Chaeruman Harahap (F-PG), Ansory Siregar (F-PKS), Abdul Razak Rois (F-PAN), Usman Jafar (F-PPP), dan Ali Maschan Moesa (F-PKB). Mereka akan didampingi tiga orang dari Sekretariat Jenderal, yakni Cholida Indrayana, Chrysanthy Permatasari, dan Rahmat Bagja.
JAKARTA, KOMPAS.com — Kritikan dan protes publik atas kegiatan kunjungan kerja DPR ke luar negeri tak membuat komisi ataupun alat kelengkapan Dewan menyurutkan langkah. Setelah kunjungan Badan Kehormatan DPR ke Yunani disorot tajam, Komisi Keuangan dan Perbankan (Komisi XI) tetap akan melanjutkan rencana kunjungannya ke empat negara dalam waktu dekat ini.
Dalam sebuah diskusi, Sabtu (23/10/2010) di Jakarta, anggota Komisi XI Arief Budimanta mengatakan, komisinya akan mengunjungi Inggris, Jerman, Korea, dan Jepang dalam rangka penyelesaian RUU Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
"Kami akan melakukan kunjungan kerja dalam rangka pembahasan RUU OJK. RUU OJK akan memberikan implikasi yang luar biasa terhadap sistem keuangan di Indonesia karena lembaga ini akan memiliki kewenangan yang luar biasa dalam mengawasi industri jasa keuangan," papar Arief memberikan latar belakang pembahasan RUU OJK.
Kunjungan ke empat negara, menurutnya, penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana industri jasa keuangan berjalan di negara-negara tersebut. "Bagi Indonesia, ini hal yang baru. Di mana kita tahu, industri keuangan ini rawan terjadi white collar crime karena perkembangan produk jasa keuangan dari berbagai industri tidak bisa diikuti secara cepat oleh masyarakat. Jika dibandingkan dengan negara maju, hal seperti ini masih relatif baru sehingga kita perlu belajar dari negara yang sudah lebih dulu mengimplementasikannya," ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan ini.
JAKARTA, KOMPAS.com - Studi Banding 8 orang anggota Badan Kehormatan DPR ke Yunani menghabiskan anggaran sekitar Rp1,5 miliar. Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Yuna Farhan mengatakan, anggaran biaya perjalanan belajar etika itu setara dengan jaminan kesehatan (jamkesmas) bagi 25.000 orang miskin di negeri ini.
"Anggaran ke Yunani itu 1,5 miliar untuk 8 orang. Kalau dikonversi, anggaran itu sama dengan memberikan jamkesmas kepada 25.000 rakyat. Bayangkan, kalau anggota Dewan membatalkan perjalanannya dan anggarannya dialihkan untuk rakyat miskin?" kata Yuna saat mengisi diskusi Polemik "Studi Banding, Belajar atau Jalan-jalan", Sabtu (23/10/2010), di Jakarta. Anggaran "plesiran" anggota Dewan yang terus meningkat, menurutnya, sebuah ironi. Perjalanan yang dinilainya menghambur-hamburkan uang negara itu didapat melalui pajak yang dibayarkan rakyat. Yuna membandingkannya dengan anggaran bagi program kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan yang justru didapatkan dari utang.
"Anggaran yang didapat dari rakyat kemudian dimanfaatkan untuk kunjungan dan studi banding. Sedangkan untuk program PNPM sebesar Rp74 triliun kita ambil dari utang. Dengan kata lain, uang rakyat untuk plesiran, dan untuk menanggulangi kemiskinan malah dari utang," paparnya. Maraknya agenda studi banding menjelang akhir tahun pun, menurut Yuna, hanya mengejar penggunaan anggaran. Insentif bagi anggota Dewan yang turut dalam studi banding ini cukup menggiurkan.
Dari sejumlah insentif yang diterima, FITRA mencatat, setidaknya dalam setiap studi banding, anggota Dewan mendapatkan uang harian Rp20-Rp26 juta, asuransi perjalanan 50 US Dollar per orang dan uang representasi 2.000 US Dollar. "Padahal, DPR seharusnya sadar, sebagai pengawas pemerintah mereka tidak seharusnya berfoya-foya. Bagaimana mau mengkritisi penggunaan anggaran oleh pemerintah, kalau mereka juga foya-foya dengan uang negara," kata Yuna.
Hasil dari kunjungan kerja ke luar negeri juga kerap dikritisi. Sejumlah kunjungan dinilai tak berkorelasi positif dengan pembahasan RUU yang berjalan. Produktivitas Dewan dalam hal legislasi juga dinilai rendah. "Kalau giliran ke luar negeri, semangat sekali perginya. Ngotot, enggak ada yang bolos. Tapi ketika pembahasan di Panja, ruangan kosong," kritik Yuna.
JAKARTA, KOMPAS.com - Sekjen Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), Yuna Farhan mengatakan, maraknya studi banding yang dilakukan anggota DPR dalam beberapa bulan terakhir, tak lebih dari "bagi-bagi jatah".
Rakyat Wasior sedang susah, Komisi VIII yang seharusnya menangani, malah kunjungan ke Amerika. Seolah rakyat dan wakilnya hidup di dunia yang sangat berbeda. Anggota DPR tidak sensitif.
Yah, itulah topic terhangat minggu ini dalam dunia perpolitikan indonesia. Sejumlah anggota dpr dikabarkan akan melakukan studi banding ke bebrapa negara di antaranya, yunani, inggris, jerman, korea, dan jepang. Entah sebenarnya siapa yang salah dan siapa yang benar. Aksi pro dan kontra terhadap kunjangan anggota dewan yang terhormat ke beberapa negara dalam sejumlah agenda kenegaraan memang rasanya perlu untuk menunjang kehidupan social, ekonomi, politik dan budaya bangsa ini, namun seringkali ajang kunjungan kerja ini dijadikan “agenda jalan-jalan dan berbelanja” anggota dpr..
Mungkin kedepannya para anggota dewan yang terhormat ini akan bisa menjadikan bahwa agenda studi banding yang mereka lakukan ini semata-mata untuk kepentingan dan kemajuan rakyat dan bangsa ini, semoga pa yang mereka dapat setelah “belajar” dari banyak Negara dapat membuat perekonomian dan kelangsungan hidup rakyat Indonesia dapat membuat taraf hidup bangsa dan rakyat Indonesia semakin jauh lebih baik dan menuju titik terang dimana sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia itu sendiri yang dimuat dalam UUD alinea ke-IV yakni “melindungi negara tanah air dan seluruh warga negara indonesia baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Selain itu negara kita menginginkan situasi dan kondisi rakyat yang bahagia, makmur, adil, sentosa, dan lain sebagainya. Di samping itu negara indonesia turut berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia untuk kepentingan bersama serta tunduk pada perserikatan bangsa-bangsa (PBB).
Sumber :
http://lipsus.kompas.com/topikpilihanlist/1030/2/studi%20banding%20apa%20jalan-jalan
http://nasional.kompas.com/read/2010/10/23/1443361/Wah....Komisi.XI.Juga.ke.4.Negara
http://megapolitan.kompas.com/read/2010/10/23/15410037/Demo.di.Bandara.Dibubarkan
http://nasional.kompas.com/read/2010/10/23/11073329/DPR.Bantah.JalanJalan.di.Luar.Negeri
http://nasional.kompas.com/read/2010/10/23/10362361/Studi.Banding.Cuma.Bagibagi.Jatah.
http://nasional.kompas.com/read/2010/10/23/12283578/Ke.YunaniJamkesmas.25.000.Orang.Miskin
0 comments:
Posting Komentar